Berita Terkini

Forum Diskusi Kita Bicara Pemilu

Hasyim Asy'ari Petakan Potensi Kerawanan

#temanpemilih Forum Diskusi Kita Bicara Pemilu Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Bali, Kamis (13/1) menghadirkan pemateri Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI, Hasyim Asy'ari.

Diskusi lewat daring yang dibuka Ketua KPU Bali, Dewa Agung Gede Lidartawan dengan moderator AA Gede Raka Nakula itu dihadiri juga KPU RI, KPU provinsi lain, seperti KPU Sumbar, KPU kabupaten/kota se-Jawa Barat dan lainnya, selain yang wajib hadir yakni KPU kabupaten/kota se-Bali (komisioner dan sekretariat).

Hasyim Asy'ari lebih banyak bercara langsung menukik ke persoalan-persoalan tekhnis terutana yang berpotensi disengketakan/ dipermasahkan. Dari persoalan badan Ad hock tidak di-SK-kan sampai persoalan penentuan suara sah tidak sah yang berbuntut gugatan. Ketika Ad Hock tak di SK- kan maka dokumen yang ditandatangani menjadi tidak sah, karena tak ada kewenangan disitu. Diharapkan KPU cermat di situ, cermat terhadap hal yang kelihatan seakan sepele tapi prinsip.

Soal penentuan suara sah dan tidaknya dia mengatakan ketika ada calon yang kalah tipis, lalu lebih besar suara tidak sah ketimbang angka kekalahan dan apabila dipersoalkan, itu terjadi akibat banyak yang salah dalam menetukan sah tidak sahnya tentu menjadi persoalan serius. Bakal bisa berbalik dari yang kalah bisa menjadi menang. Kondisi itu mengecewakan terhadap profesionalisme kinerja KPU.

Diharapkan KPPS yang punya kewenangan menentukan suara sah tidak sah agar benar-benar paham." Jangan sampai KPPS nanya ke sana-sini soal suara sah tidak sah harus tahu benar mana sah dan tidak sah", ujarnya. Karena itu KPPS yang bertugas dibidang itu agar dibimtek dengan intensif.

Berbagai hal teknis yang rentan dipermasalahkan dibedah Hasyim saat itu. Tentang regulasi dia mengatakan perlunya regulasi yang tidak multi tafsir, tidak ada konflik norma, tidak ada kekosongan hukum serta dapat dilaksanakan.

(sum) #KPUMelayani @kpu_ri KPU Provinsi Bali KPU Republik Indonesia @kpu_bali