Rakor Penyusunan Produk Hukum KPU Bali Berlangsung Dialogis
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali, melaksanakan rapat kordinasi, Jumat (16/9) lewat daring dengan narasumber Kepala Biro Hukum KPU- RI, Nur Syarifah. Rapat berlangsung dengan suasana dialogis.Peserta antusias mengikuti rapat dan banyak pertanyaan yang dilontarkan peserta sehingga diskusi berlangsung hingga larut sore.
Acara yang dibuka dan ditutup Ketua KPU Bali, Dewa Agung Gede Lidartawan diikuti komisioner dan sekretariat KPU Bali dan komisioner dan sekretariat KPU kabupaten/ kota membedah tentang penyusunan produk hukum.Diawali dengan pemaparan materi oleh Mba Inung panggilan akrab Nur Syarifah menyangkut hal tekhnis penyusunan produk hukum.Materi sebagaimana ditampilkan di slide meliputi tugas dan fungsi Biro Perundang- undangan, tentang diskresi sampai mengenai ciri- ciri bahasa hukum.Ciri- ciri bahasa hukum papar Mba Inung yakni lugas, bercorak hemat kata, obyektif dan tidak subyektif ( emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud) serta penulisan kata bermakna tunggal dan membakukan makna kata.Mengenai diskresi(keputusan yang diambil atas dasar penilaian sendiri), Inung menyampaikan asas- asas diskresi yaitu asas yuridikitas ( hukum), asas efektifitas, efisien, legalitas, asas moralitas, legitimite dan asas perkembangan Iptek.
Saat memasuki sesi diskusi muncul banyak pertanyaan, seperti tentang perbedaan surat keputusan dan keputusan oleh Ketua KPU Klungkung, Gusti Lanang Mega Saskara, pertanyaan dari Nur Sodiq, Divisi Hukum KPU Badung, usul Ketua KPU Kota Denpasar, Wayan Arsa Jaya perlunya template, perlunya ada SDM tersetifikasi untuk kehandalan penyusunan produk hukum dan menyinggung soal Silon.Ada pertanyaan sangat tekhnis dari Tia, sekretariat KPU Bali yang saat itu juga sebagai pemandu acara.Berbagai pertanyaan dijawab oleh Inung pada rakor yang dimoderatori AA Gede Raka Nakula itu.Dia berjanji bakal mengusahakan pengadaan template." Kami sudah mendorong di KPU dibuat template, kami akan usahakan untuk persiapkan", ujarnya sembari mengakui potensialnya dipermasalahkannya produk hukum dan disengketakannya produk- produk hukum termasuk kesalahan saat tidak menulis jam dan menit pada keputusan ( produk hukum).Sedangkan usul tentang adanya SDM tersertifikasi, Inung mengatakan hal itu sulit dilakukan karena KPU- RI dihadapkan pada keterbatasan anggaran.
Menjawab pertanyaan peserta dia menambahkan ketika ada template bidang/ sub bidang bagian lain yang tidak sesuai dengan pedomam yang berlaku harap dia agar disesuaikan dengan pedoman serta dikomunikasilan ke unit pengusul terhadap penyesuaian dimaksud.Inung memberikan penjelasan sampai detail dan amat tekhnis, karena rakor tersebut memang menyoal tekhnis penyusunan keputusan.( sum)
