KPU Bali Sosialisasi Karangasem Usulkan Taman Pemilu Peserta diskusi dalam sosialisasi KPU Karangasem, di Kantor Camat Rendang, Jumat (29/10) usulkan agar pemilu dan pemilihan dapat mewujudkan Taman Pemilu. Berbagai usulan muncul dalam sosialisasi yang menghadirkan narasumber Kordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Bali, AA Gede Raka Nakula.Usulan taman pemilu muncul dari perbekel Desa Menanga, Nyoman Suartana.Dia menuding pemasangan APK cendrung merusak wajah kota karena tidak rapi dan tidak beraturan.Hal demikian divonis merusak wajah kota.Suartana berharap pemasangan APK bisa memberikan pesona layaknya taman pemilu." Bagaimana pemasangan alat peraga agar dapat mewujudkan wajah sebagai taman pemilu", harapnya.Harapan Suartana dipertegas lagi oleh Bendesa Pakraman Rendang, Komang Warsa.Dia yang juga Majelis Alit Kecamatan Rendang memuji usulan Suartana.Menurutnya APK cukup hanya dipasang di kantor KPU." Di tempat lain agar tidak ada APK", imbuhnya. Ada juga usulan alokasi anggaran di APBDes mengenai pendidikan demokrasi yang bisa menopang pelaksanaan pemilu.Selama ini di APBDes baru mendanai hajatan pilkel, padahal dalam pemilu banyak energi yang dikuras oleh masyarakat yang berpartisifasi dalam pemilu dan pemilihan yang cendrung kurang didukung oleh anggaran pemilu yang cukup."Karenanya diperlukan dukungan dana dari APBDes", ujar salah seorang perbekel yang tidak menyebut nama saat itu.Padahal menurutnya kalau ada masalah saat mereka bekerja seperti PPS dan KPPS mereka harus menanggung beban psikhologis." Kalau ada masalah mereka kena resiko mereka begadang sampai larut malam, ini mestinya didukung dengan anggaran yang cukup", jelasnya. Hal lain yang muncul dalam sesi diskusi itu yakni soal data pemilih yang belum valid.Salah satuketidak validan ,masih ada warga yang sudah meninggal mendapat panggilan memilih. Dalam Diskusi dengan moderator Deasy Natalia dalam acara yang dibuka Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Karangasem, Putu Darma Budiasa juga terungkap soal netralitas.Menurut Komang Warsa, tidak ada yang berposisi netral karena semuanya memilih.Kalau sudah punya pilihan menurutnya sudah ada keberpihakan.Warsa juga menanyakan apakah memfasilitasi calon anggota DPD masuk kategori tidak netral, karena DPD beda dengan partai politik. Kordiv Divisi Hukumb dan Pengawasan, A A Gede Raka Nakula, mencatat adanya tiga usulan yakni anggaran pendidikan demokrasi yang mesti ada di APBDes, soal data pemilih yang belum valid, dan usulan taman pemilu.Nakula mengapresiasi usulan- usulan tersebut.Soal netralitas menurut Nakula adalah tidak memfasilitasi peserta pemilu, tidak mengungkapkan yel- yel dan tidak menggunakan atribut peserta pemilu.Menjawab pertanyaan soal DPD, menurutnya DPD juga peserta pemilu.Karena itu perlu jaga jarak untuk tunjukkan netralitas/ tidak memihak kepadanya. Sebelum diskusi itu narasumber memaparkan materinya.Adapun.materinya menyangkut anggaran,kampanye, data pemilih, dan banyak hal berkaitan menyongsong Pemilu dan Pemilihan 2024.Dikatakan kunci keberhasilan Pemilu dan Pemilihan adalah sinergitas. Kordinasi dan komumikasi dipandang sangat penting.Dikatakan berbagai pihak yang berperan amat penting yakni masyarakat, peserta pemilu,TNI Polri, penyelenggara dan peran media masa." Semuanya ini punya peran penting untuk sukseskan pemilu, peran media masa juga luar biasa", ujarnya dengan menyebut salah satu contoh peran media masa. Acara sosialisasi itu menghadirkan berbagai komponen yakni camat Kapolsek,Dandim, majelis adat, bendesa, perbekel, karang taruna,PKK dan lainnya.Peserta sangat antusias mengikuti acara tersebut hingga sore.(sum)
