KPU Bali yaitu Divisi Hukum dan Pengawasan membahas anggaran dan rencana kegiatan Pilkada 2024 bersama Divisi Hukum dan Pengawasan KPU kabupaten / kota se- Bali lewat daring, Jumat (23/7). Acara yang dipimpin Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Bali, AA Gede Raka Nakula dibuka Ketua KPU Bali, Dewa Agung Gede Lidartawan.Masing- masing divisi Hukum dan Pengawasan menyampaikan tentang mata anggaran yang direncanakan serta kegiatannya berkaitan bidangnya ( Divisi Hukum dan Pengawasan).Rata- rata menyampaikan tentang agenda/ kegiatan serta mata anggaran mengenai penyusunan produk hukum ( keputusan) dan berita acara pemilihan, serta advokasi hukum meliputi dokumen advokasi hukum, pengadaan jasa konsultan dan kordinasi terkait sengketa.Ada juga menyampaikan mata anggaran tentang SPIP dan sosialisasi produk hukum dan kode etik.Bahkan ada menganggarkan pengelolaan JDIH. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, AA Raka Nakula pada intinya berharap agar anggaran yang direncanakan dapat mengakomodir semua kegiatan atau tahapan Pilkada.Dia tak ingin sampai ada yang tidak terdanai, sehingga membuat kebingungangan tat kala dibutuhkan anggaran.Sampai kebutuhan anggaran untuk membeli box disinggung juga.Karena ketika menghadapi sengketa hal itu sangat dibutuhkan, pun dalam jumlah banyak.Dia mengatakan itu berangkat dari pengalaman sebelumnya. Nakula yang banyak berbicara menyangkut anggaran saat itu akhirnya menyimpulkan agar anggaran yang dirancang memenuhi prinsip perencanaan, pengelolaan yang baik dan pertanggungjawaban.Baik pertanggungjawaban secara teknis administrasi dan secara hukum." Selain sukses secara teknis administrasi juga sukses secara hukum", ujarnya. Dia menekankan perlunya semua KPU menganggarkan biaya swab dan prokes, seperti yang dilaporkan dari KPU Bangli." Itu Bangli bagus merancang anggaran untuk swab yang lain juga rancang itu", tambahnya. Ketua KPU Bali, Dewa Agung Gede Lidartawan mengapresiasi diskusi tersebut.Diharapkan KPU kabupaten / kota membuat mapping anggaran Pilkada dengan prinsip efektif dan efisien.Diharapkan KPU kabupaten kota cermat dan matang dalam pengganggaran, karena ketika salah pasang, di saat kekurangan akan sulit mendapatkan tambahan." Saya harapkan teman- teman memikirkan betul apa yang dibahas divisi hukum.Jangan ada terlewatkan serta besarannya juga dicermati, biar tidak sampai kekurangan anggaran karena salah merancang. Kalau kekurangan karena salah pasang tak bakal mudah mendapatkan tambahan" jelasnya.Ditambahkan agar KPU kreatif dan inovatif dalam membuat kegiatan, tidak cendrung copy paste.(sum)
