KPU Bali, dipandu Divisi Hukum dan Pengawasan menggelar diskusi tentang verifikasi partai politik pasca putusan MK- RI no.55/ 2020, lewat zoom meeting, Kamis(10/6).
Diskusi yang melibatkan divisi Hukum dan Pengawasan KPU se- Bali serta diikuti divisi lain dan Ketua KPU kabupatem/ kota juga Kasubag. Hukum dibuka Ketua KPU Bali, Dewa Agung Gede Lidartawan.Kemudian diskusi dipandu Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Bali, AA Raka Nakula.
Seperti terungkap pada diskusi, bahwasannya putusan MK- RI no.55/2020 tentang verifikasi partai politik atas gugatan Partai Garuda, MK mengabulkan sebagian gugatan tersebut.Putusan MK tertanggal 4 Mei 2021 menyatakan partai politik yang telah lolos verifikasi pada Pemilu 2019 dan lolos memenuhi Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos Parliamentary Threshold , partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi / kabupaten / kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di DPRD Provinsi dan kabupaten / kota diharuskan diverifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru.
Hal ini menjadi diskusi hangat pada meeting yang difasilitasi Kabag Hukum dan Hupmas KPU Bali, Melgia Carolina Van Harling tersebut. Diawali dengan pemaparan materi oleh AA Raka Nakula, lalu dibuka diskusi. Berbagai persoalan yang pernah dialami KPU kabupaten/ kota diungkapkan dalam diskusi itu.Ada yang menyoal kesulitan KPU dalam merekrut tenaga Badan Ad Hock karena nama orang yang ingin direkrut muncul dalam keanggotaan partai politik di sistem informasi partai politik ( Sipol).Ada yang berharap agar ada Juknis yang turun sehera tentang hal tersebut. Beberapa peserta menginginkan agar dalam verifikasi menggunakan model sensus, karena dirasa lebih valid.Namun menurut Nakula sistem apapun ada sisi baik dan buruknya. Nakula berharap agar segera munculnya regulasi dari KPU-RI agar ada ruang waktu yang cukup untuk verifikasi dimaksud.Tentu pihaknya tak ingin adanya konflik norma dan ketidak sinkronan, semisal konflik norma antara PKPU dan SE.
Banyak usul saran dan masukan diperoleh dalam diskusi yang berlangsung sekitar 3 jam itu.Terkait putusan MK.55/2020 tentu ada banyak parpol yang bisa senyum- senyum karena tidak bakal diverifikasi faktual untuk Pemilu 2024.Sedangkan parpol baru dan parpol yang tidak lolos PT dan lainnya tentu harus bekerja keras sejak dini agar bisa lolos sebagai peserta pemilu 2024.( sum)
