Umum

  Intel Polres Klungkung, Wayan Merta, Rabu (21/4) bertemu Ketua KPU Klungkung, Gusti Lanang Mega Saskara. Tujuan dari pertemuan itu tiada lain untuk melakukan pemantauan situasi kondisi ( sikon). Ketua KPU menjawab pertanyaan Wayan Merta mengatakan situasi aman dan terkendali." Sementara aman- aman saja", ujar Mega Saskara setelah banyak berbincang- bincang sebelumnya.(sumerta).

  Banjarangkan, Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan terus berlanjut, hal ini dengan hadirnya Divisi Teknis Pemilu I Gede Suka Astreawan di desa kelahiranya Bungbungan Rabu (21/4/2021). Diterima Perbekel Bungbungan I Komang Dana dan Sekdes setempat, Gede Suka Astreawan berkoordinasi terkait perubahan data pemilih di desa tersebut baik meninggal, mutasi pindah atau pemilih baru. Koordinasi permohonan bantuan data ini berkaitan dengan program KPU yakni pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang akan selalu diperbaharui setiap triwulan dengan rapat pleno terbuka. (putras)

Rakor Daring Data Mutarlih Berkelanjutan Meski covid- 19 belum berlalu, agenda-agenda KPU se- Bali dan KPU Bali tak terhenti.Demikian juga KPU Klungkung terus genjot data pemilih untuk menghasilkan data yang valid untuk Pemilu dan Pemilihan bahkan untuk Pilkel juga. Selasa(20/4) Divisi Data KPU se- Bali gelar rapat kordinasi pemutakhiran data pemilih betkelanjuta lewat dariing dipimpin Divisi Data KPU Bali, Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya, ST, MH.Rapat juga diikuti Divisi Perencanaa Data dan Informasi Kasubag Data dan operator se Bali. Untuk Kabupaten Klungkung diikuti Sang Ayu Mudiasih, Putu Ruditanaya, Dewa Darmawan dan Cokorda Rama Surya Nugraha. (Sumerta)

  Semarapura, KPU Provinsi Bali Selasa (20/4/2021) bertempat di ruang rapat setempat adakan sosialisasi pelaksanaan Pengendalian Intrn Pelaporan Keuangan (PIPK) yang diikuti KPU Kabupaten/Kota. Kegiatan yang dibuka dan dipandu Sekretaris KPU Provinsi Bali Made Oka Purnama ini menghadirkan narasumber dari Dirjen Perbendaharaan Kementrian Keuangan Wilayah Bali. Salah satu pembicara Made dari DJPB menyampaikan materi mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan Penilaian dan Reviu Pengendalian. intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat secara Umum. Sedangkan Embun narasumber yang dari instansi sama menyampaikan tata cara pengisian kolom PIPK. Dalam kesempatan tersebut narasumber menganjurkan agar KPU Bali berkoordinasi dengan KPU RI terkait penetuan akun signifikan yang akan dipakai acuan penyusunan laooran. Hadir untuk KPU Kabupaten Klungkung Sekretaris dan Kasubag Keuangan Umm dan Logistik. (putras)

  Semarapura, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung I Gusti Lanang Mega Saskara hadiri Rapat Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Perbekel Serentak Tahun 2021, Senin (19/4/2021) bertemapat di Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung. Rapat yang dipandu oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KB Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung banyak membahas mengenai pelaksanaan dan jadwal kegiatan Pemilihan Perbekel serenah tahun 2021. Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung I Komang Artawan dan instansi terkait. (putras)

  Semarapura, Reformasi Biroktasi merupakan program pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah. Menyikapi hal tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung harus tetapkan rencana aksi dalam setahun yang akan dipakai pedoman. Jumat (16/4/2021) bertempat di ruang rapat setempat adakan pembhasan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi tahun ini. Dipandu Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung I Wayan Putra Suijana pembahasan dilaksanakan bersama Divisi Teknis Pemilu I Gede Suka Astreawan, Kasubag Keuangan Umum dan Lohistik Ida Bagus Made Weda, Kasubag Hukum A.A. Gde Wisnu, Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas I Nyoman Twina Oka, Kasubag Program dan Data Putu Rudytanaya dan Operator Zihan dan Putri Rusini. Pembahasan mengenai rencana aksi sesuai kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan diantaranya berupa manajemen Perubahan,Penataan Peraturan Perundang Undangan, Penguatan Kelembagaan, penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkaan Kualitas Pelayanan Publik. Diskusi dilakukan dengan berpedoman pada juknis KPU RI dan masukan masukan peserta rapat yang nantinya Rencana Aksi dilaporkan ke KPU RI melalui KPU Provinsi Bali. (putras)