Umum

  Untuk mengintensifkan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), KPU Bali laksanakan rapat evaluasi di KPU Bali, Jumat(29/1).Untuk KPU Klungkung dihadiri Divisi Hukum dan Pengawsan, Wayan Sumerta dan Kasubag Hukum dan Pengawasan, AAGede Agung Wisnu dan operator Ni Nyoman Putri Rusini. Rapat dibuka Divisi Sosialisasi dan SDM , Gede John Darmawan.Materi diisi AA Raka Nakula dan Kasubag Hukum Tekhnis dan Hupmas, Meligia Carolina Van Harling.Setelah pemaparan dari Divisi Hukum dan Kasubag Hukum, masing- masing KPU Kabupaten / Kota menyampaikan persoalan serta kendala dalam penyelenggaraan SPIP.Acara diakhiri pemberian peng- hargaan kepada KPU Kab/ Kota yang berhasil mengelola SPIP dengan skor tinggi yakni KPU Bangli.(sumerta)

  KPU Klungkung menyadari kalau peristiwa kependudukan dan atau data pemilih sangat dinamis.Ada kelahiran, kematian, mobilitas( datang dan keluar) penduduk, hilangnya hak pilih karena jadi anggota TNI/ Polri dan sebaliknya maka tercatat sebagai pemilih baru, faktor bencana alam dan lain- lain. Karena demikian, untuk mendapatkan data pemilih yang lebih valid saat hajatan pesta demokrasi, KPU Klungkung ini senantiasa melaksanakan pemutakhiran data pemilih (mutarlih) berkelanjutan, dilakukan setiap bulan dan diplenokan.Sebelum diplenokan Divisi Data melakukan penyisiran data tersebut ke pelosok desa di empat kecamatan yakni Kecamatan Nusa Penida, Dawan, Klungkung dan Kecamatan Banjarangkan. Hasil penyisiran di-plenokan. Seperti yang dilakukan KPU, Kamis (28/1) di ruang rapat setempat, melaksanakan rapat pleno mutarlih menghadirkan parpol (LO parpol) serta Bawaslu, Disdukcapil, Kodim 1610 dan Polres Klungkung. Adapun data pemilih yang tersaji per- Januari 2021 ini yakni total pemilih 158.178 orang dengan rincian 78.307 laki- laki dan 79.371 perempuan. Data tersebut dipaparkan Divisi Data, Sang Ayu Mudiasih.Dia menjekaskan ada sejumlah desa dan kelurahan masih luput dari penyisiran dan bakal disusul bulan depan. Ketua Bawaslu Klungkung diwakili Cokorde Parta Wijaya mengatakan. Menekankan kembali cegah dini terhadap potensi nadalah terkait pemutakhiran data pemilih. Acara itu dibuka Ketua KPU , Gusti Lanang Mega Saskara. Mega Saskara memaparkan panjang lebar soal mutarlih.Dari data pemilih tak menenuhi syarat ( TMS) juga yang berpotensi sebagai pemilih (umur 17 tahun ke atas) dan lainnya.Hadir komisioner lainnya, Wayan Sumerta, Ida Bagus Nyoman Barwata dan Gede Suka Astreawan.Acara diakhiri dengan penyerahan data pemilih kepada masing- parpol dan Bawaslu serta.(sumerta)

  Semarapura, Sesuai surat Kantor Dirjen Perbendaharaan Wilayah Bali adakan rapat koordinasi seluruh satker. Rapat koordinasi ini diadakan Selasa, (26/1/2021) melalui daring zoom meeting banyak membahas mengenai pelaksanaan anggaran 2021, evaluasi 2020, dan revisi DIPA, POK. Narasumber dari DJPB memberikan penjelasan kewenangan revisi anggaran KPA, melalui DJPB dan bahkan DJA (pusat). Pihaknya berharap kepada seluruh satker dalam menggunakan angaran berbasis kegiatan yang telah ditetapkan diawal tahun. Selain itu juga diharapkan lebih mengutamakan program pemerintah yakni menjaga i protokol kesehatan dan juga vaksin. Untuk Kabupaten Klungkung diikuti operator Ni Nyoman Putri Rusini melalui zoom meeting dan Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung melalui live DJPB Kanal Youtube. (putras)

  Komisioner KPU Klungkung dan staf melayat ke rumah duka suami Ni Luh Putu Rika Chrisyanti (anggota KPU Gianyar) yakni Dewa Ketut Parwika yang meninggal Senin, (25/1). Jasadnya dibakar di kuburan desa Adat Junjungan, Ubud, Kabupaten Klungkung, Selasa (26/1) siang. Tidak diaben, sebab menurut sumber setempat tidak boleh ngaben sendiri. Karena dalam awig Desa Pakraman ngaben mesti dilakukan secara masal. "Sekarang hanya pembakaran mayat/ makingsan di gni", ujar keluarga duka. Adapun komisioner KPU yang melayat, Ketuanya, Gusti Lanang Mega Saskara, Ida Bagus Nyoman Barwata dan Wayan Sumerta serta dari sekretariat KPU, Gede Arsana. (Sumerta)

Pemilihan umum adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu- individu yang tidak bertanggunjawab.Pada saat bersamaan ada harapan besar dari rakyat agar Pemilu terselenggara dengan penuh integritas. Karena itu diharapkan integritas menjadi harga mati bagi penyelenggara baik integritas pribadi- pribadi dan lembaga.Harapan itu disampaikan Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Klungkung, Wayan Sumerta saat mengantar rapat pleno penanda tanganan pakta integritad (PI) di kantor setempat, Senin (25/1). Sumerta mengatakan integritas menjadi roh di dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan untuk mewujudkan Pemilu dan Pemilihan berintegritas." Jadikanlah integritas menjadi harga mati bagi kita baik secara pribadi dan lembaga", harap komisioner asal Desa Tohpati ini. Sumerta membacakan 8 poin yang tertuang dalam dokumen pakta integritas yang bakal ditanda tangani semua komioner.Seperti penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan berdasarkan asas Luber jujur dan adil, profesional, efektif efisien, transparan dan bekerja sepenih waktu dan bertanggungjawab sampai dengan mandat jabatan.Sumerta membacakan semua poin sampai pada poin 8 yakni mengambil kebijakan bagi KPU Klungkung secara kolektif kolegial dalam rapat pleno. Rapat pleno berlangsung singkat. Hadir semua komisioner yakni Ketua KPU, Gusti Lanang Mega Saskara, Ida Bagus Nyoman Barwata, Sang Ayu Mudiasih, Gede Suka Astreawan dan Wayan Sumerta serta hadir sekretaris, Wayan Putra Suijana.Usai rapat langsung dilakukan penanda tanganan dokumen Pakta Integritas (PI)tersebut. (Sumerta)

  Semarapura, Komisi Pemilihan Umum RI Jumat (22/1/2021) adakan sosialisasi Belanja Lamgsung (Bela) Pengadaan. langsung melalui daring zoom meeting. Narasumber banyak membahas mengenai manfaat Bela Nanda Pengadaan ini sebagai kepedulian kepada UMKM yang merupakan program pemerintah RI. Hal ini terungkap dari penjelasan bahwa aplikasi ini akan terhubung dengan 12 marketpleace yang menampung UMKM. Selain itu program ini diharapakan mempermudah KPU dalam proses pengadaan yang seputaran 0 sampai 50 juta. Maka dari itu KPU berharap bisa mendorong UMKM untuk mendaftarkan dirinya di marketpleace yang sudah ditentukan. Dalam kesempatan tersebut juga dibahas cara operasional aplikasi Bela Pengadaan kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa. (putras)