Berita Terkini

FDKBP KPU Bali "Bedah" PSU di Denpasar

FDKBP KPU Bali "Bedah" PSU di Denpasar #TemanPemilih Forum Diskusi Kita Bicara Pemilu ( FDKBP) Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Bali, Kamis ( 10/2) lewat zoom meeting "bedah" pemungutan suara ulang ( PSU) di KPU Denpasar pada Pemilu 2019. Acara dibuka tutup Ketua KPU Bali, Dewa Agung Gede Lidartawan. Dimoderatori Tya dengan narasumber Masbro Maulizy dengan dibak up Koodinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Bali, AA Gede Raka Nakula. Mengambil tema Problematika Hukum Pemungutan Suara Ulang ( PSU). Terjadi diskusi cukup panjang setelah didahului pemaparan materi. Dalam materinya, narasumber mengungkap konsekuensi dari pelaksanaan PSU yakni keluarkan anggaran ekstra, penyediaan logistik, anjloknya kehadiran pemilih ke TPS dan meningkatnya suhu politik. Brolizy panggilanb akrab narasumber ini juga mengungkapkan rekomendasi Bawaslu yang berujung PSU di TPS 5 Dauh Puri itu yakni ditemukan pemilih yang tidak masuk DPTb dan tanpa A-5 menggunakan hak pilihnya. Ketua KPU Bali setelah mendengar diskusi panjang itu berharap agar peserta acara ini dapat melihatnya secara holistik untuk membedah PSU tersebut. Dia tak ingin pendapat yang disampaikan dalam diskusi hanya mencari pembenaran. Diharap juga agar kita melihat kasus itu tanpa menyalahkan pihak manapun ( siapa salah).Tapi lebih dilihat bagaimana persoalannya. Pada akhirnya Lidartawan berharap penyelenggara tidak terlampau menjadikan beban PSU. Ditambahkan kalau PSU bisa terjadi berulang- ulang. Lidartawan mengapresi kegiatan ini, namun diharapkannyavdapat menghasilkan rekomendasi untuk dìbawa ke dalam Rapim di Jakarta terhadap adanya persoalan yang belum bisa membuat penyelenggara terang benderang. Ikut komisioner Klungkung dalam acara yang mengundang KPU kabupaten/ kota se- Bali itu yakni, I Wayan Sumerta Gede Suka Astreawan dan Sang Ayu Mudiasih dan Ida Bagus Barwata.(sum)#KPUMelayani @kpu_ri @kpu_bali

KPU Klungkung Wujudkan Rencana Aksi 2021

KPU Klungkung Wujudkan Rencana Aksi 2021 #TemanPemilih KPU Klungkung, Kamis (10/2) membahas dengan intensif Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2021, di kantor setempat. Acara itu dibuka Gede Suka Astreawan mewalili Ketua KPU. Hadir empat komisioner yakni Ketua KPU, I Gusti Lanang Mega Saskara ( datang menyusul), I Wayan Sumerta, Sang Ayu Mudiasih dan Gede Suka Astreawan. Dihadiri Sekretaris KPU Putu Gde Eka Swambara, Kasubbag Teknis, I NyomanTwina Oka, Kasubbag Program Data dan Informasi, Gede Rudy Tanaya, Kasubbag Hukum, AA Gede Agung Wisnu dan staf. Dalam pembahasan yang dipandu Kasubbag Hukum, AA Gede Agung Wisnu membahas item per item ( poin- poin) Rencana Aksi Refornasi Birokrasi tahun 2021. Sebelum lanjut, Suka Astreawan mengatakan bahwasannya setiap tahun KPU Klungkung membuat Rencana Aksi Reformasi Birokrasi. Sebelum itu telah dibentuk Tim RB, lalu esoknya melakukan rapat koordinasi penyusunan rencana aksi tahunan dan aksi agen perubahan di lingkungan KPU serta sosialisasi Reformasi Birokrasi ( RB) melalui media sosial.( sum)#KPUMelayani @KPU Provinsi Bali KPU Republik Indonesia @kpu_bali

Duet Astre-Mud Sosialisasi PDPB Rahasiakan Data Pribadi

Duet Astre-Mud Sosialisasi PDPB Rahasiakan Data Pribadi #TemanPemilih Meski kini kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ( PPKM), KPU Klungkung masih dapat menyosialisasikan kegiatan ( programnya). Seperti pada Rabu (9/2) duet Gede Suka Astreawan dan Sang Ayu Mudiasih ( duet Astre- Mud) menyiarkan tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ( PDPB) lewat Radio Srinadi. Dipandu penyiar Tami Aulia, Suka Astreawan dan Sang Ayu Mudiasih menyampaikan syarat menjadi pemilih, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ( PDPB), tujuan PDPB, prinsip dan bagaimana kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tersebut." Prinsip pemutakhiran data pemilih berkelanjutan adalah komprehensif, inkludif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, akuntabel dan perlindungan data pribadi", ucap Astreawan diamini Sang Ayu Mudiasih usai siaran tersebut. Sang Ayu Mudiasih menjelaskan kegiatan PDPB yang pertama KPU menyelenggarakan forum koordinasi PDPB yang mengikutkan Bawaslu, instansi terkait, TNI dan Polri. KPU melaksanakan itu sedikitnya 3 bulan sekali. Sahut Astreawan dalam forum itu KPU menyampaikan arah kebijakan, indikator program, tekhnis pelaksanaan, rentang waktu kegiatan, penerimaan, pemberian dan sinkronisasi data, rekapitulasi, evaluasi dan pelaporan dan rekomendasi serta rencana tindak lanjut." Forum ini dilakukan untuk mendapatkan masukan mengenai data pemilih dari instansi terkait untuk mendapatkan keakuratan data pemilih", jelas Astreawan diamini Mudiasih. Dijelaskan pula perlunya merahasiakan data pribadi yang dikecualikan untuk dipublis. Hal itu dilakukan dengan penyimpanan data pemilih dengan menjaga kerahasiaan, pengawasan terhadap pengolahan dan pengelolaan serta pencegahan penggunaan akses tidak sah terhadap data pribadi." KPU Klungkung jamin keandalan, keamanan, dan akuntabilitas sistem keamanan berbasis elektronik", tegas Astreawan (sum). #KPUMelayani @kpu_ri @kpu_bali KPU Provinsi Bali @KPU Republik Indonesia

Launching 2 Tahun Pemilu BPBD "Suit" Tanpa Kerumunan

Launching 2 Tahun Pemilu BPBD "Suit" Tanpa Kerumunan #TemanPemilih KPU Klungkung untuk launching 2 tahun Pemilu (14/2) mendengar masukan dari instansi terkait, Rabu (9/2). Pada rapat koordinasi yang dipimpin Ketua KPU Klungkung, I Gusti Lanang Mega Saskara di kantor setempat untuk mematangkan persiapan launching, ternyata BPBD Klungkung " suit" untuk tidak melaksanakan kegiatan berskala besar alias tidak berkerumun karena kasus covid- 19 meningkat (Klungkung masuk level 3). Kepala BPBD Klungkung, Putu Widiada menyarankan agar launching 2 tahun pemilu pada 14/2 hanya dilakukan di KPU dan tidak melibatkan instansi luar, alias tanpa kerumunan. Meski demikian pihaknya bakal membantu prokes berupa masker, handsanitizer dan sabun cuci tangan pada kegiatan tersrbut. Sementara Kepala Badan Kesbangpol, Gede Kusumajaya berharap sosialisasi tentang pemilu dan pemilihan serentak 2024 dilaksanakan secara daring agar dapat melibatkan lebih banyak peserta. Sedangkan Ketua Bawaslu Klungkung, Komang Artawan mengatakan pihaknya belum masuk pada tahapan pengawasan, namun demikian ketika diundang KPU dia siap hadir. Ketua KPU Klungkung, Lanang Mega Saskara didampingi Sekretaris KPU, Putu Gde Eka Swambara merespon positif masukan tersebut, jadi pihaknya bakal melaksanakan launching itu cukup di kantor KPU dan melibatkan sedikit personil, berubah dari rencana digelar di depan monumen Puputan Klungkung dan sosialisasi lintas kecamatan." Terima kasih masukannya, karena covid meningkat makanya perlunya pembahasan seperti ini", ujar Saskara yang saat itu jugs hadir dari unsur Doskominfo.( sum)#KPUMelayani

KPU Klungkung Sambangi Desa Dawan Kaler

KPU Klungkung Sambangi Desa Dawan Kaler #TemanPemilih Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Kabupaten Klungkung, Selasa, 8/2 sambangi dua lembaga yakni Disdukcapil Klungkung dan Kantor Desa Dawan Kaler, Dawan, Klungkung. Dipandu Ketua KPU setempat, I Gusti Lanang Mega Saskara, yang hadir yakni komisioner Divisi Data, Sang Ayu Mudiasih dan Gede Suka Astreawan. Tujuan kedatangan mereka tiada lain untuk berkoordinasi tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ( PDPB) persiapan rekapitilasi pada Bulan Pebruari, 2022. Di Disdukcapil mereka diterima Kabid PIAK Nengah Udayana. Sedangkan di Kantor Desa Dawan Kaler mereka diterima Sekdes setempat, Putu Diatmika. Ketua KPU bersama Suka Astreawan dan Sang Ayu Mudiasih kompak mengatakan bahwasannya KPU Klungkung selalu melakukan cek and recek terhadap perkembangan data pemilih untuk dimutakhirkan, agar pada saatnya nanti mendapatkan data pemilih yang valid untuk kepentingan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024." Kami terus melakukan pengecekan data pemilih bahkan sampai turun ke desa, karena kami tak ingin ada pemilih tercecer dan hilangnya hak pilih warga ", ujar Ketua KPU diamini Suka Astreawan dan Sang Ayu Mudiasih. ( sum) #KPUMelayani @kpu_ri KPU Provinsi Bali @kpu_bali KPU Republik Indonesia

Ikuti Inmendagri KPU Klungkung WFO 25 Persen

Ikuti Inmendagri KPU Klungkung WFO 25 Persen #TemanPemilih Kasus covid-19 meningkat, KPU Klungkung terapkan PPKM dengan mempekerjakan pegawai di kantor ( WFO) 25 persen. Sisasanya work from home ( WFH). Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ( PPKM) tersebut diberlakukan berdasarkan keputusan rapat pleno komisioner yang melibatkan sekretaris dan para Kasubbag, di kantor setempat, Selasa (8/2). Rapat pleno yang dibuka tutup Ketua KPU, I Gusti Lanang Mega Saskara dengan dihadiri semua komisioner tersebut mengacu Inmendagri no.09 tahun 2022 tertanggal 7/2 yang ditandatangani Mohamad Tito Karnavian dimana Bali dan Jawa masuk level III terkait covid-19. Sehingga sektor non esensial termasuk KPU diinstruksikan WFO 25 persen. Sekretaris KPU Klungkung, Putu Gde Eka Swambara dalam rapat tersebut mewanti- wanti kepada pegawai tat kala diminta untuk datang ke kantor agar segera ke kantor, mengingat banyak agenda- agenda di KPU Klungkung. ( sum)#KPUMelayani @kpu_ri